Tahukah Anda apa kepanjangan dari BPUPKI? BPUPKI merupakan salah satu lembaga atau badan yang bertugas menyelidiki serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagi Anda yang pernah belajar sejarah, tentu sudah tidak asing dengan BPUPKI, bukan?
Salah satu lembaga negara yang memiliki peran sangat penting demi tercapainya kemerdekaan RI. Sehingga BPUPKI adalah salah satu BAB yang penting dan menjadi materi wajib dipelajari saat duduk di bangku sekolah. Lantas apa sebenarnya kepanjangan dari BPUPKI? Simak informasi selengkapnya di bawah ini.
Kepanjangan dari BPUPKI
Kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Melalui badan atau lembaga ini, para tokoh pelopor negeri berdiskusi menyatukan pendapat serta pikiran untuk mencapai Indonesia merdeka. Meskipun menjadi salah satu materi pembelajaran waktu sekolah, namun masih banyak yang lupa atau belum mengetahui singkatan dari BPUPKI.
Meskpun kini Indonesia sudah merdeka, namun sebagai generasi milenial harus mengetahui apa sebenarnya BPUPKI dan informasi selengkapnya mengenai lembaga tersebut. Dengan mengetahui informasi BPUPKI atau badan lembaga lain, maka menjadi salah satu bentuk berterimakasih dan apresiasi terhadap jasa dan perjuangan para tokoh terdahulu dalam mewujudkan kemerdekaan RI.
Tujuan Pembentukan BPUPKI
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki, mempelajari serta mempersiapkan pembentukan Indonesia merdeka. Lantas apa tujuan lain dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia?
- Bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan Indonesia merdeka dan tata pemerintahan Indonesia merdeka.
- Bertujuan mengambil simpati masyarakat Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam perawan melawan sekutu, dengan memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka. BPUPKI melaksanakan politik kolonial yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945.
Tugas BPUPKI
Tugas utama dari BPUPKI yakni menyelidiki seluruh aspek yang berkaitan dengan pembentukan Negara Indonesia, mulai dari aspek ekonomi politik, pemerintahan serta hal-hal penting lainnya. Sementara wewenang BPUPKI berdasarkan hasil sidang yaitu sebagai berikut:
- Membahas mengenai Dasar Negara.
- Membentuk reses untuk satu tahun.
- Membentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan). Di mana panitia tersebut bertugas menghimpun konsepsi serta saran dari para anggota.
- Bertugas membantu Panitia Sembilan bersama Panitia Delapan (Panitia Kecil).
- Panitia Sembilan mencetus Jakarta Charter, yang mana oleh warga Indonesia dikenal dengan Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta lahir dari hasil pemikiran anggota BPUPKI dalam sidang I dan ke-II nya. Adapun tokoh-tokoh bangsa yang berperan dalam pembentukan falsafah negara yakni:
- Soekarno,
- Hatta,
- Yamin,
- A Maramis,
- Wachid Hasyim,
- Abdulkahar Muzakir,
- Agus Salim,
- Abikusno Cokrosuyoso.
Di mana para tokoh di atas merupakan anggota dari Panitia Kecil yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta.
Baca juga : apa itu global test market
Sejarah Pembentukan BPUPKI
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu Juni 1944. Saat itu Angkatan Darat Amerika Serikat berhasil menaklukkan pertahanan Jepang di berbagai wilayah, seperti Papua Nugini, Pasifik di Saipan, Kepulauan Soloman serta Kepulauan Marshall.
Kekalahan Jepang mulai ditandai dengan digantikannya posisi perdana menteri Jepang PM Tojo dengan Jenderal Kuniaki Koiso pada tanggal 17 Juli 1944. Kekalahan Jepang kian mutlak dalam perang Pasifik yang mana pada tanggal 7 September 1944, di depan sesi parelemen Jepang yaitu Teikoku Ginkai PM Koiso berjanji kepada Hindia Timur (Indonesia pada saat itu) akan dibebaskan dan mandiri usai kemenangan dalam perang Asia Timur dapat tercapai.
Tujuannya untuk menarik simpati warga Indonesia agar membantu Jepang melawan sekutu dimulai dari latar belakang ini. Di mana Perdana Menteri Raya Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia agar tidak perang melawan Jepang, namun justru membantunya melawan sekutu.
Agar kepercayaan Indonesia didapatkan Jepang, maka PM Raya Koiso memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera Indonesia bersebelahan dengan Hinomaru bendera Jepang.
Pemerintah pendudukan Jepang di Jawa melalui komando Angkatan Darat ke 16 dan ke 25 yang memiliki kewenangan wilayah Jawa yang di dalamnya termasuk Madura serta Sumatera menyetujui adanya pembentukan Badan Investigasi Persiapan Kemerdekaan Indonesia di dua daerah Indonesia.
Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakici Harada menyiarkan pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Cosakai. Namun, BPUPKI baru saja diresmikan pada tanggal 29 Mei 1945 yang bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.
Meskipun Jepang telah menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia, namun sebenarnya hal tersebut semata-mata atas kepentingan Jepang sendiri yang masih ingin tetap mempertahankan sisa-sisa kekuasaannya, yang pada saat itu sudah sangat terancam mundur.
BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) dan dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat sebagai Kaico atau pimpinan BPUPKI bersama dengan Ichibangsae Yosio dari pihak Jepang. Sementara Raden Pandji Soeroso berperan sebagai pemimpin muda atau dalam bahasa Jepang disebut Fuku kico.
Di luar BPUPKI, sekretariat atau Dewan Administrasi BPUPKI dibentuk dan beranggotakan 60 orang. Raden Pandji Soeroso sebagai ketua dan Masuda Toyohiko (Jepang) serta Bapak Abdoel Gafar Pringgodigdo sebagai perwakilan dari kedua pihak.
Dalam masa jabatannya, BPUPKI mengadakan dua sesi, yakni pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 diadakan sesi pertama, sementara pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 diadakannya sesi kedua. Selanjutnya BPUPKI resmi dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945.
Karena kegigihan para pahlawan Indonesia, tidak berselang lama kemudian dibentuklah badan usaha kemerdekaan baru yang bernama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zyunbi Inkai yang beranggotakan 21 orang. Dimana Ir. Soekarno sebagai ketua, Drs. Moh. Hatta sebagai wakil serta Bapak Ahmad Soebardjo berstatus sebagai penasihat PPKI.
PPKI beranggotakan tokoh-tokoh sebagai perwakilan dari berbagai kelompok etnis, diantaranya 3 dari Sumatera, 1 dari Kalimantan, 12 dari Jawa, 1 dari Nusa Tenggara (Sunda Kecil), 1 dari Sulawesi, 1 dari etnis Cina dan 1 dari Maluku.
Baca juga : bagaimana cara mengembalikan fungsi hutan
Anggota BPUPKI
BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 orang sebagai anggota aktif dan 7 orang sebagai anggota istimewa. Anggota aktif memiliki hak suara penuh dalam pengambilan keputusan, sementara anggota istimewa yang merupakan perwakilan Jepang tidak memiliki hak suara dan hanya bertindak sebagai pengamat saja. Lambat laun anggota BPUPKI terus bertambah hingga akhirnya menjadi 77 orang.
Ketua BPUPKI: Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat.
Wakil Ketua:
- Raden Pandji Soeroso
- Ichibangase Yosio
7 anggota BPUPKI Jepang:
- Matuura Mitukiyo
- Tanaka Minoru
- Miyano Syoozoo
- Itagaki Masumitu
- Tokonami Tokuzi
- Ide Teitiroo
- Masuda Toyohiko.
Sementara anggota lainnya merupakan anggota aktif dari warga Indonesia.
Kesimpulan kepanjangan dari BPUPKI
Kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang untuk mengambil kepercayaan warga Indonesia. Atas janji Perdana Menteri Koiso yang akan memberikan kemerdekaan Indonesia jika membantu Jepang dalam melawan sekutu. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan selanjutnya terbentuk badan baru untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu bernama PPKI (Dokuritsu Zyunbi Inkai).
